Pengamat Usul Polisi Siber Tangani Kasus Penipuan Online

Pengamat Usul Polisi Siber Tangani Kasus Penipuan Online

Pengamat Usul Polisi Siber Tangani Kasus Penipuan Online

Pengamat mengusulkan supaya wacana polisi siber difokuskan terhadap penipuan online, tak cuma mengurus hoaks semata.

“Tentu gagasan polisi siber ini harus diuji apakah sesuai dengan keperluan dan permohonan masyarakat. Tentunya jangan cuma fokus terhadap hoaks saja, penduduk sebetulnya harus di kasus-kasus penipuan online,” mengerti Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha dalam keterangan tertera dikutip Rabu (30/12).

Ia menopang wacana polisi siber yang digadang-gadang pemerintah terkecuali sebetulnya sanggup selesaikan persoalan penipuan online dan pencurian akun tempat sosial.

“Karena terhadap prakteknya, tiap tiap tersedia penipuan online, penduduk cuma sanggup melapor dan sulit untuk mendapatkan pelaku serta mengembalikan dananya,” lanjutnya.

Kerugian triliunan
Pratama memberikan Indonesia harus lebih betul-betul dalam persoalan pencurian data pribadi dan serangan siber. Sebab, pemakai internet di negara ini lebih berasal dari 180 juta penduduk.

Berdasarkan prediksi global, kerugian akibat serangan siber akan capai US$6 triliun atau kira-kira Rp84 ribu triliun di tahun 2021. Hal itu terjadi sebab serangan siber diperkirakan akan jadi lebih umum, lebih kuat, dan lebih maju.

Lebih lanjut, Pratama meminta semua pihak terhitung pikirkan dengan keamanan siber di tengah pandemi Covid-19. Selain untuk keperluan individu, keamanan siber di Indonesia yang tidak baik akan memicu investor enggan berinvestasi.

“Pada era covid-19 ini, tentu kita mendambakan terus menegaskan investasi datang di tanah air. Negara harus mengerti satu hal mutlak selagi ini, bahwa para pemilik modal ini tak sekedar persoalan covid-19 terhitung menjadikan keamanan siber sebagai segi terpenting sebelum akan berinvestasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Pratama menilai peristiwa layaknya bocornya data berasal dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, serta banyaknya peretasan terhadap situs pemerintah, swasta, dan apalagi tempat terhadap tahun 2020 diharapkan sanggup ditekan, supaya tingkatkan keyakinan dunia internasional terhadap Indonesia.

UU Data Pribadi
(CISSReC) menyatakan serangan siber dan pencurian data pribadi di Indonesia tetap mencemaskan dan sulit dicegah sepanjang tahun 2020.Menurutnya, persoalan itu sanggup ditekan dengan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Pencurian data atau serangan siber sebetulnya sangat sulit dicegah. Namun itu semua sanggup ditekan dengan pendekatan hukum lewat UU, terhitung pendekatan sumber energi manusia, dan teknologi,” ujar Pratama.

Pratama menyebutkan UU Perlindungan Data Pribadi jadi hal yang sangat mutlak sebab terjadi banyak kebocoran data sepanjang 2020. Selain itu, penduduk tidak sanggup berbuat apa-apa sebab tidak tersedia instrumen yang menjaga data pribadinya.

Dia meminta UU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan terhadap tahun 2021. Selain itu, semua sektor terdorong dan terpaksa jalankan digitalisasi terhadap 2021 untuk menghadapi kompetisi global.

“Situasi ini jadi mutlak dan harus dilihat negara sebagai tantangan untuk segera menghadirkan banyak instrumen pendukung supaya peraturan, SDM dan teknologi datang dalam sebagian tahun mendatang sanggup menopang perubahan yang terjadi secara world ini. Indonesia tidak boleh tertinggal dan tidak boleh cuma jadi pembeli saja,” ujar Pratama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *